
Medan, 19 Mei 2025 – Plt Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Provinsi Sumatera Utara, Dikky Anugerah melakukan kunjungan kerja ke UPT Museum Negeri Sumut di Medan, Senin (19/5/2025) untuk meninjau langsung kinerja dan potensi pengembangan museum sebagai destinasi eduwisata. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya strategis Disbudparekraf Sumut untuk mendorong revitalisasi museum di era pariwisata modern.
Dikky menyampaikan dalam upaya meningkatkan kinerja layanan publik dan memperkuat peran museum sebagai pusat eduwisata, Disbudparekraf Sumut tengah mempersiapkan transformasi UPT Museum Negeri Sumut menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Langkah ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan operasional agar museum mampu berinovasi dan lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kepala UPT Museum Negeri Sumut, Rachmat Hadi Saputra, menyampaikan bahwa proses menuju BLUD ini merupakan strategi jangka panjang untuk menjadikan museum sebagai lembaga yang tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga mampu mengelola pendapatan sendiri melalui layanan kreatif, kemitraan, dan kegiatan eduwisata.
“Status BLUD akan membuka peluang besar bagi museum untuk mengelola anggaran lebih mandiri dan efisien. Ini penting agar museum bisa lebih responsif dalam menghadirkan program-program inovatif, seperti pameran interaktif, workshop budaya, dan digitalisasi koleksi,” ujarnya

Dengan menjadi BLUD, museum juga dapat menjalin kerja sama lintas sektor, termasuk dengan dunia pendidikan, komunitas kreatif, dan pelaku industri pariwisata, untuk menciptakan ekosistem wisata budaya yang berkelanjutan.
Saat ini, proses administrasi dan pemenuhan persyaratan regulasi menuju BLUD sedang berlangsung, termasuk penyusunan dokumen rencana bisnis, standar pelayanan minimal, hingga penguatan kapasitas SDM pengelola museum. Transformasi ini ditargetkan rampung pada akhir 2025.
“Kami optimistis museum sebagai BLUD akan menjadi model pengelolaan baru yang inspiratif, sekaligus menjadikan museum lebih hidup, relevan, dan dekat dengan masyarakat,” tambahnya.
Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong kemandirian lembaga layanan publik daerah yang berbasis tata kelola yang baik, transparan, dan inovatif.

Penulis: Septianda Perdana Editor: Imam Almuttaqin Habibullah