Bidang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di Bidang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Bidang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
2. Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Bidang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
3. Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan konsep Standar pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan tugas-tugas dinas di Bidang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
4. Penyelenggaraan pengoordinasian dan pengendalian Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan Dinas di Bidang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar yang ditetapkan;
5. Penyelenggaraan pedoman nasional, internasional dan penetapan provinsi mengenai pemajuan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan di Bidang Kebudayaan;
6. Penyelenggaraan kebijakan nasional dalam penetapan kebijakan provinsi mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga (Mastreo, dll) yang berjasa di bidang kebudayaan;
7. Penyelenggaraan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala provinsi;
8. Penyelenggaraan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi, di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala provinsi;
9. Penyelenggaraan penetapan kebijakan provinsi dan pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan kebudayaan daerah skala provinsi;
10. Penyelenggaraan penetapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala provinsi;
11. Penyelenggaraan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan;
12. Penyelenggaraan penetapan kebijakan provinsi mengenai database dan sistem informasi, geografi sejarah dan permuseuman;
13. Penyelenggaraan penetapan kebijakan provinsi dan diklat bidang sejarah dan permuseuman;
14. Penyelenggaraan peningkatan akses masyarakat terhadap data informasi sejarah dan cagar budaya;
15. Penyelenggaraan penerapan kebijakan pemberdayaan SDM dan lembaga sejarah lokal dan provinsi;
16. Penyelenggaraan pedoman dan penerapan kebijakan informasi dan publikasi sejarah skala provinsi;
17. Penyelenggaraan pedoman dan penerapan kebijakan pelestarian dan pengelolaan sejarah dan cagar budaya skala provinsi;
18. Penyelenggaraan pedoman dan penerapan kebijakan pendaftaran obyek yang diduga cagar budaya peringkat provinsi;
19. Penyelenggaraan pedoman dan penerapan kebijakan penetapan cagar budaya, pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi;
20. Penyelenggaraan pedoman dan penerapan kebijakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya peringkat provinsi;
21. Penyelenggaraan pedoman dan penerapan kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga pelestari cagar budaya peringkat provinsi;
22. Penyelenggaraan pedoman dan penerapan kebijakan pengawasan dan penyelamatan sejarah dan cagar budaya skala provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. Penyelenggaraan penerapan kebijakan dan pengelolaan penyediaan sarana dan prasarana pengawasan dan penyelamatan sejarah dan cagar budaya skala provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
24. Penyelenggaraan pedoman dan penerapan kebijakan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
25. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pengawasan dan penyelamatan cagar budaya sesuai peraturan perundang-undangan;
26. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.